BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Buka Pendaftaran Pelatihan Up/Reskilling Guru SMK Tahun 2025

Depok, infosmk.com – Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bidang Bisnis dan Pariwisata membuka pendaftaran pelatihan upskilling dan reskilling bagi guru kejuruan SMK tahun anggaran 2025. Program ini diselenggarakan dengan skema blended learning, yaitu gabungan antara pembelajaran daring dan luring, termasuk kegiatan magang industri. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru SMK sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan dunia industri.

Pelatihan terdiri dari beberapa tahapan, yakni pembekalan materi daring selama 50 jam pelajaran (JP), penguatan industri secara daring (30 JP), magang industri secara langsung (120 JP), sertifikasi industri (20 JP), serta penyelarasan industri secara daring (30 JP). Seluruh tahapan pelatihan dengan total 250 JP ini sebagian besar didanai oleh DIPA BBPPMPV Bispar. Namun, untuk biaya transportasi selama kegiatan magang, menjadi tanggung jawab sekolah pengirim atau peserta secara mandiri, sementara akomodasi dan uang harian selama magang ditanggung oleh DIPA.

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Buka Pendaftaran Pelatihan Up/Reskilling Guru SMK Tahun 2025

Peserta yang ingin mengikuti pelatihan harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain berusia maksimal 55 tahun per April 2025, belum pernah mengikuti pelatihan sejenis di BBPPMPV Bispar, tidak sedang hamil, serta bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dari awal hingga akhir. Selain itu, peserta harus terdaftar secara resmi dalam sistem Dapodik sesuai satuan pendidikan tempat mereka mengajar.

Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman resmi https://sikepeg.id/formulir/registrasi. Peserta cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk melanjutkan proses pendaftaran. Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia, sekaligus sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM.